Jakarta – Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan langkah besar dalam lanskap ekonomi Indonesia dengan membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Badan ini diharapkan menjadi penggerak utama dalam mengelola aset negara demi pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Dalam perayaan Hari Ulang Tahun ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Sabtu (15/2), Prabowo mengungkapkan bahwa Danantara akan diresmikan pada 24 Februari 2025. Ia bahkan mengusulkan agar para mantan presiden Indonesia berkenan menjadi pengawas badan investasi tersebut.
“Saya beri nama Danantara, Daya Anagata Nusantara. Ini adalah energi masa depan Indonesia,” ujar Prabowo dengan penuh keyakinan. Ia menegaskan bahwa badan ini akan mengelola dana rakyat dengan transparansi dan tanggung jawab penuh.
BPI Danantara diproyeksikan memiliki aset kelolaan (assets under management) mencapai US$980 miliar atau setara dengan ribuan triliun rupiah. Konsep badan ini telah digodok jauh sebelum Prabowo resmi dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024. Danantara akan mengambil alih peran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan model superholding yang lebih terstruktur dan efisien.
Dari BUMN ke Danantara
Sebagai langkah awal, tujuh perusahaan pelat merah terbesar akan berada di bawah naungan Danantara. Ketujuhnya adalah PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, serta holding industri pertambangan MIND ID.
Pemilihan kepemimpinan di tubuh Danantara pun tak kalah strategis. Muliaman Darmansyah Hadad, mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2012-2017 serta eks Deputi Gubernur Bank Indonesia, telah resmi ditunjuk sebagai nahkoda badan ini. Pelantikannya berlangsung pada 22 Oktober 2024, hanya dua hari setelah Prabowo dilantik sebagai presiden.
Awalnya, peluncuran Danantara direncanakan pada 8 November 2024. Bahkan, Menteri BUMN Erick Thohir sempat dipanggil oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di tengah rapat dengan Komisi VI DPR RI guna memastikan kesiapan infrastruktur dan administrasi badan tersebut. Namun, demi persiapan yang lebih matang, peluncuran akhirnya diundur hingga Februari 2025.
Merger dengan INA dan Suntikan Dana Jumbo
Tak hanya mengelola BUMN, Danantara juga akan melebur dengan Indonesia Investment Authority (INA), sovereign wealth fund (SWF) yang telah lebih dulu berdiri. Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya investasi negara agar lebih kompetitif di tingkat global.
Untuk memastikan Danantara memiliki daya dorong ekonomi yang kuat, pemerintah mengincar efisiensi anggaran hingga Rp750 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp392 triliun akan dialokasikan untuk program ketahanan pangan dan gizi nasional. Sementara itu, Rp358 triliun atau sekitar US$20 miliar akan langsung disuntikkan ke Danantara sebagai modal awal investasi.
Presiden Prabowo optimistis bahwa dengan sistem baru ini, dividen yang dihasilkan dari perusahaan BUMN di bawah Danantara dapat mencapai Rp300 triliun pada 2025. Dari jumlah itu, Rp200 triliun akan digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan, sedangkan Rp100 triliun lainnya akan dikembalikan ke BUMN dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN).
Sumber : cnnindonesia.com
Editor : Admin samasisi.com
