Kutai Kartanegara – Penurunan angka kemiskinan di Kutai Kartanegara (Kukar) bukan semata-mata keberhasilan statistik, melainkan hasil dari strategi terintegrasi yang berbasis data dan pemberdayaan masyarakat.
Dinas Sosial Kukar (Dinsos Kukar) menegaskan bahwa misi mereka tidak berhenti pada bantuan, tapi berlanjut pada membangun kemandirian warga rentan.
Tahun 2024, angka kemiskinan Kukar turun menjadi 7,28 persen dari sebelumnya 7,61 persen pada 2023. Artinya, sekitar 1.800 orang berhasil keluar dari status miskin. Meski begitu, Kepala Dinsos Kukar, Yuliandris, menyebut capaian ini baru langkah awal.
“Kami tidak hanya ingin menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga mengubah kualitas hidup mereka yang rentan agar mandiri dan berdaya,” ucap Yuliandris, Rabu (18/06/2025).
Dinsos Kukar mengembangkan empat skema program strategis, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan pangan, dan pemberdayaan ekonomi. Semua program ini didesain berdasarkan data dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), yang dikumpulkan melalui tenaga sosial di tingkat desa dan kelurahan.
Program perlindungan sosial menyasar lansia terlantar dan penyandang disabilitas melalui bantuan tunai senilai Rp200 ribu per bulan.
Sementara di bidang rehabilitasi, penyandang disabilitas mendapat bantuan alat bantu agar bisa tetap aktif dalam masyarakat.
“Ini soal membebaskan mereka dari keterbatasan mobilitas,” ungkapnya.
Untuk kelompok lain seperti anak terlantar dan lansia, Dinsos menyalurkan bantuan non-tunai berupa permakanan dan paket Sembako secara langsung, tanpa proses birokratis yang berbelit.
Namun, strategi utama ada pada pemberdayaan ekonomi. Warga miskin yang memiliki keterampilan dibantu dengan peralatan usaha dan modal barang, bukan uang tunai.
“Kalau dia bisa usaha kue, kita bantu loyangnya, oven,” lanjutnya.
Dinsos juga melakukan evaluasi bulanan untuk mencegah tumpang tindih bantuan, mengingat sejumlah program serupa juga hadir dari pemerintah pusat.
“Prinsipnya, bantuan itu harus adil dan tidak dobel,” jelasnya.
Ke depan, Dinsos Kukar ingin desa menjadi titik awal penanganan kemiskinan, dengan sistem yang mengedepankan akurasi data dan inklusi sosial.
“Kami ingin masyarakat kita tidak hanya terbantu, tapi juga tumbuh dan mampu berdiri sendiri,” pungkasnya. (Nis/ADV KOMINFO KUKAR)